Sekda Pohuwato Djoni Nento Diminta Untuk Di Copot, Diduga Telah Menyalahgunakan Wewenang

PORTALPANUA.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pohuwato, Senin awal pekan kemarin , di demo sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Aksi Bersama (GAB) yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato, Lembaga Aksi Bela Rakyat (Labrak) dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Randangan (IPMR).
Masa aksi mengawali demonstrannya di simpang empat block plan perkantoran pohuwato, Kantor Pemda Pohuwato serta Gedung DPRD Kabupaten Pohuwato itu meminta agar peninjauan kembali SK Plh Kadis Kesehatan, dan pengisian puskesmas yang tidak memiliki dokter, mendesak agar Bupati Pohuwato untuk mencopot Djoni Nento dari jabatannya sebagai Sekda, serta meminta kepada DPRD Kabupaten Pohuwato untuk membuat rekomendasi pencopotan jabatan yang diduduki oleh Djoni Nento sebagai Panglima Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pohuwato.
Dihadapan masa aksi, yang ada di Kantor Pemda Pohuwato, Sekda Djoni Nento menyatakan, Sesuai jenjang ASN dr. Arifin Abubakar sudah yang saat ini menjabat Plh Kepala Dinas yang menjadi bahan tuntutan masa aksi, sudah memenuhi syarat dan telah dikonfirmasi kepada BKPPD. “Apalagi Pak Arifin pernah menjabat sebagai direktur RSUD Pohuwato,” Jelasnya.
Disamping itu juga, Sekda Djoni Nento, menjawab salah satu tuntutan para pendemo yakni adanya oknum camat yang telah melakukan kesalahan, Djoni menerangkan sudah diundang oleh Sekda. Semua pihak yang bermasalah sudah berdamai, dan tidak ada lagi permasalahan seperti yang disampaikan massa aksi. “Terlalu naif jika saya mengeksekusi orang yang sudah mengakui kesalahan dan telah dimaafkan oleh semua pihak yang dirugikan,” Ungkapnya sembari menambahkan untuk saat ini, pemerintah daerah mengupayakan untuk menghadirkan tenaga dokter di sejumlah Puskesmas.
Sementara itu masa aksi melanjutkan demontrasinya di depan gedung DPRD Kabupaten Pohuwato, dimana mereka menyampaikan, agar untuk segera menghearing Sekda Djoni Nento yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang serta mendesak DPRD untuk segera merekomendasikan ke kementerian terkait pencopotan Sekda Pohuwato. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi yang di dampingi sejumlah aleg mengatakan, persoalan ini nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah. “Sebetulnya ini adalah kewenangan bupati, tapi berikan kami waktu untuk mengundang pemerintah daerah karena fungsi kami juga adalah sebagai lembaga pengawasan,” janji Nasir.

SUMBER : TMG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *