Menteri Desa dan PDT, Eko Putro Sandjojo: Jangan Kriminalisasi Kades

PortalPanua.com – Dana desa yang dikucurkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT dan Transmigrasi), untuk tahun 2017 mencapai sebesar Rp 900 juta per desa.

Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2016 sebelumnya yang hanya berkisar antara Rp 300 juta sampai Rp 400 juta per desa. Melihat angka yang sangat fantastis bagi desa tersebut.

Maka para kepala desa temasuk yang berada di Provinsi Gorontalo sangat rawan dengan penyalahgunaan anggaran desa, dan itu berkonsekwensi pada hukum.

Hal itu diakui oleh ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonsia (Apdesi) Provinsi Gorontalo, Ram Botutihe, yang mengatakan para kepala desa saat ini masih banyak yang was-was dalam menggunakan dana desa.

“Sampai dengan saat ini, masih ada kepala desa yang takut dalam mengelola dana desa, saya juga tidak mengingkan ada kepala desa setelah menjabat dirinya lalu bermasalah dengan hukum. Untuk pada kesempatan ini, kita memintakan penjelasan dan arahan dari langsung dari pak menteri, agar kepala desa bisa sukses dalam merealisasikan anggaran dana desa,” kata Ram Botituhe, pada kegiatan pertemuan Apdesi dengan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, di Training Center, Damhil Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (11/1).

Pada kesempatan bertatap muka langsung dengan kepala desa se Gorontalo tersebut, Menteri Eko menyampaikan dirinya sudah melakukan pertemuan dengan para aparat penegak hukum, mulai dari Kapolri, Kejagung, dan juga KPK, yang menyepakati bahwa kebijakan dari kepala desa dan juga pelaporan administrasi desa itu jangan sampai masuk dalam ranah pidana.

“Saya sudah bertemu dengan Kapolri, Kejagung dan KPK, kita sepakat agar jangan ada kriminalisasi kepada kepala desa, apalagi program desa tersebut untuk membangun dan mensejahterahkan masyarakat desa,” kata Eko.

Pria kelahiran 21 Mei 1965 ini, menambahkan Kemendes PDT dan Transmigrasi mempunyai program unggulan di tahun 2017 ini, yang disebut dengan one village one program, atau satu desa satu program unggulan.

Dimana, setiap desa harus memiliki satu program unggulan, dan fokus pada program tersebut dengan memanfaatkan dana desa, dan program unggulan tersebut harus sesuai dengan potensi yang berada di desa.

“Saya berikan contoh, ketika desa tersebut mengunggulkan program pertanian jagung, maka yang harus fokus dikembangkan adalah jagung. Jangan bulan ini tanam jagung, tiga bulan kemudian tanam padi, dan tiga bulan kemudian lagi tanam rempah-rempah, jadinya tidak fokus dan program bakal gagal. Saya ingat ketika pak Fadel jadi Gubernur, saat itu dia fokus pada pengembangan jagung, dan itu berhasil,” katanya.

Menteri yang dilantik sejak tanggal 27 Juli 2016 ini, menambahkan pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti kementerian pertanian.

“Kalau programnya untuk pertanian, maka kementerian pertanian juga tentunya akan siap memberikan suport,” katanya.

Di berbagai negara maju dan berkembang, salah satu pusat penopang ekonomi negaranya dari desa, sehingga itu, Kemendes PDT dan Transmigrasi, sudah melakukan berbagai program untuk desa, agar desa tersebut bisa tumbuh dan maju, sehingga menjadi salah satu poros perekonomian di Indonesia.

“Mari kita hidupkan desa, saya berharap para kepala desa ini menjadi pahlawan-pahlawan yang memajukan bangsa Indonesia dari Desa,” katanya.
Sementara itu, ada hal yang menarik terjadi dalam pertemuan antara kepala desa se provinsi Gorontalo, dengan menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

sumber :HG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *