Absen Disidang Putusan BPSK, Warga Makmur Terancam Dibekukan

Gufron Ibrahim : “Koperasi ini terbukti lakukan pembohongan terhadap pemerintah dan masyarakat Pohuwato”

MARISA, PORTALPANUA – Tidak hadirnya Koperasi Warga Makmur Marisa pada sidang putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pohuwato, Rabu (30/8) membuat berang lembaga yang menangani perselisihan konsumen tersebut.
Hakim Ketua yang menangani sidang sengketa konsumen antara pihak pelapor dalam hal ini diwakili Furkan Hasan dan Terlapor Koperasi Warga Makmur,Gufran Ibrahim, SH mengaku sangat kecewa dengan ketidak hadiran Ketua Koperasi Iwan Balango, SE tanpa ada alasan.
“Jelas kami kecewa dengan sikap koperasi warga makmur Marisa, yang tidak menghargai undangan BPSK.” Terang Gufran Ibrahim
Gufran menjelaskan, pihaknya bekerja atas dasar perintah undang-undang, sehingga ketidak hadiran pihak Warga Makmur merupakan sebuah penghinaan terhadap lembaga yang dibentuk pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tersebut.
Pada dasarnya terang Gufran, pihak KSP Warga Makmur telah melakukan pembohongan terhadap pemerintah Kabupaten Pohuwato terkait kehadirannya melakukan aktifitas dan kegiatan tanpa mengantongi izin sama sekali.
Mereka kata pemilik Radio Panua FM tersebut, hanya memperlihatkan dokumen akte pen dirian Kabupaten Boalemo tanggal 3/3/2003 dengan nomor 17/III/2017 dengan Ketuanya Syahrianto Madjid sebagai Ketua, Hermawan N Pango, Sekretaris dan Fatmawati Ano sebagai Bendahara.
Sementara saat ini pengurus Koperasi telah berganti dan itu kata Gufran di buktikan dengan RAT tahun 2016 dimana Iwan Balango, SE senagai Ketua, Jemi Mahmud sebagai Sekretaris serta Ni Wayan sebagai Bendahara.
Seharusmya urai Gufran, KSP Warga Makmur harus menunjukkan Akte Koperasi Perubahan sesuai dengan amanah Permen Koperasi dan UKM No. 15/ Per/M.KUKM/IX/2015 tentang usaha simpan pinjam dan koperasi.
Dimana pada BAB II Bagian II Pasal 3 butir 2 diterangkan Gufran, pengesahan akte pendirian koperasi diberikan sebagai badan hukum dan dokumen izin USP, sementara pada pasal 6 huruf 1 Legalitas usaha berbentuk izin usaha simpan pinjam dan pada butir 2, izin usaha simpan pinjam diberikan pada KSP dan USP koperasi setelah akte pendirian disahkan.
“KSP Warga Makmur Marisa tidak memiliki persyaratan yang dimaksud dalam melakukan usahanya di Pohuwato, dan ini jelas sebuah pelanggaran yang harus diberikan sanki berat.” Kata Gufran dengan nada sedikit emosional.
Pada butir 4 lanjut Gufran, penerbitan izin USP sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ditetapkan oleh Bupati, dan karena usahanya di Marisa, maka semua dokumen harus diurus di Kabupaten Pohuwato.
BPSK kata Gufran tidak akan main-main dengan putusan yang diambil nanti dan satu diantaranya adalah ancaman penutupan Usaha Simpan Pinjam koperasi dan pembubaran Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
“Sanksi ini merupakan amanah Permen Koperasi pada pasal 32 butir e, dan itu bisa kita lakukan.” Urai Gufran sedikit berang.
Sementara pihak pelapor Furkan Hasan, mengingatkan agar BPSK harus konsisten pada putusannya nanti tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan pihak KSP Warga Makmur.
Menurut Furkan yang juga pimpinan salah satu LSM, pihak KSP Warga Makmur telah nyata dan terbukti melakukan pembohongan public, baik dalam akte pendiriannya yang kurang jelas serta prosentasi bunga dan potongan yang menjerat leher para nasabah yang notabene adalah masyarakat Pohuwato
tercinta.
“Kami apresiasi bila pada putusan nanti, BPSK memberikan sanksi berat dengan menutup usaha dan pembubaran koperasi yang nyata telah membodohi masyarakat Pohuwato,” terang Furkan
Sementara Ketua KSP Warga Makmur Iwan Balango, SE belum bisa dihunungi namun melalui Manager Harian Romi Alulu menjelaskan bila ketidak hadiran pihaknya disebabkan adanya agenda rapat akhir bulan yang bertempat di kantor pusat Limboto.
Pihaknya kata Romi telah menghubungi pihak BPSK untuk menunda hasil sidang hingga pekan depan, dan Warga Makmur akan hadir dengan mendengarkan putusan yang akan ditetapkan pihak BPSK. (Tim-MLP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *