18 Bulan BPSK Pohuwato Tidak Digaji

Tugas dan Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Portalpanua,com BPSK Kabuapten Pohuwato dilantik sejak tahun 2016,sudah dan telah menanggani penyelesaian sengketa konsumen sebanyak 40  kasus,artinya keberadaan BPSK sungguh sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat menyelasaian persoalan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen itu sendiri.tetapi keberadaan lembaga ini masih kurang diperhatikan oleh pemerintahPropinsi Gorontalo yang sudah mengambil alih wewenang sesuai dengan undang-undang No 32 tentang pemerintahan daerah namun terbukti sejak dilantik sampai dengan tahun 2018 tidak ada perhatian dan termasuk hak-hak keuangan dan operasional dari anggota BPSK sampai dengan saat ini belum ada kejelasan.

            Anggota BPSK Kabupaten Pohuwato Menyampaikan keperihatinanya kepada pemerintah propinsi Gorontalo saat ini hanya tinggal diam tentang persoalan yang dihadapi oleh BPSK Pohuwato sejak dilantik tahun 2016 belum ada tangapan dari Gubernur Gorontalo dan kami menunggu itikat  baik dari pemangku kepentingan didaerah ini dan BPSK Pohuwato sudah sejak awal selalu berkoordinasi tentang anggran untuk kepentngan pelayanan operasional sidang yang selalu digelar pada saat sengketa berlangsung.

Tujuan Pembentukan

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen di kota Batam maka dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pohuwato.

 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Tugas pokok Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun fungsi BPSK adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dengan jabaran tugas dan kewenangan BPSK sebagai berikut :

  1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
  2. Memberikan kontribusi perlindungan konsumen;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UU nomor 8 tahun 1999;
  5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

  1. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU nomor 8 tahun 1999;
  2. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap  orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h yang tidak memenuhi panggilan BPSK;
  3. Mendapatkan,meneliti dan atau menilai surat.dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan atau pemeriksaan;
  4. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak konsumen;
  5. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  6. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU nomor 8 tahun 1999.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *